Infografis
Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif menyampaikan sudah tampak adanya tanda-tanda upaya menghapus rekam jejak Anies Baswedan di DKI Jakarta. Kendati demikian, ia menyatakan tidak menghakimi perihal penguatan indikasi tersebut
"Tidak saya menge-judge ya bahwa di situ ada penguatan tuduhan/indikasi tadi. Ya memang ada kejadian bisa disimpulkan, tapi terlalu dini untuk mengatakan bahwa ingin menghapus jejak," ungkap Syarif dikutip Suara.com dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Jumat (16/12/2022).
Syarif lalu menyinggung perihal birokrasi ketika gubernur dijabat oleh Ahok. Saat itu pejabat dianggap sebagai pemain sepakbola, siapapun yang bisa menciptakan gol maka akan dipertahankan. Kala itu, Syarif mengaku menjadi pihak oposisi dan berseberangan dengan Ahok.
"Saya mengatakan saat itu bahwa sepakbola oke, tapi dalam sepakbola kan ada aturan, wasit, hakim garis dan sebagainya. Pada saat itu, Ahok jadi wasitnya, hakim garisnya Ahok," jelasnya.
Syarif pun menjadi pihak pendukung ketika Anies mulai menjabat. Pihaknya pun memelihara kebijakan Anies.
Lalu sekarang apa yang berbeda? Syarif menyebutkan ada beberapa irisan yang sama dengan jaman Ahok, yakni latar belakang soal birokrasi untuk kecepatan.
"Karena itu ketika pak Heru dilatik, pertama kali yang diganti adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), bukan Sekda dul. Berikutnya baru Sekda," kata Syarif.
Menurut Syarif, hal tersebut bisa terjadi karena ada pandangan politis dan non politis.
Terkait pandangan politis, Syarif menyebut irisan yang sama dengan Ahok yakni untuk percepatan kinerja birokrasi perlu ada pergantian namun tetap harus sesuai dengan aturan dan kelaziman.
Syarif menilai perubahan birokrasi di era PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi tersebut tak lazim.
"Sekarang apakah pergantian Sekda dan sebagainya itu menabrak aturan? Apakah menabrak kelaziman?" tutur Syarif.
"Pada kelaziman saya mengatakan iya tidak lazim, karena kalau kita ikuti dari pelantikan pak Sekda sampai sekarang tidak ada record catatan yang menjadi alasan untuk diganti," jelasnya.
Kendati demikian, Syarif menyebut perubahan birokrasi tersebut tak melanggar aturan ataupun Undang-Undang ASN.
"Namun untuk kelaziman, terlalu dini untuk mengganti seperti itu di poin birokrasi," tandasnya.
